Marshel Diduga Jadi Buzzer Pemerintah

Marshel Diduga Jadi Buzzer Pemerintah, Netizen Ramai di Media Sosial

Jakarta, 4 September 2025 – Komedian dan anggota DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Marshel Widianto, tengah menjadi sorotan publik usai muncul dugaan bahwa dirinya berperan sebagai buzzer pemerintah. Dugaan ini muncul setelah beberapa pernyataan dan unggahan Marshel di media sosial yang dinilai terlalu membela kebijakan pemerintah secara sepihak.

Isu tersebut pertama kali mencuat di platform X (dulu Twitter), ketika sejumlah netizen membagikan tangkapan layar dan video pernyataan Marshel yang dinilai tendensius serta menyerang kelompok-kelompok yang mengkritik pemerintah.

Tagar #MarshelBuzzerPemerintah pun sempat menjadi trending topic pada Kamis malam, dengan berbagai reaksi dari warganet. Beberapa pengguna menuduh Marshel kehilangan independensinya sebagai wakil rakyat dan lebih mementingkan pencitraan politik.

Salah satu cuitan viral menyebut, "Dulu lucu di TV, sekarang malah jadi alat penguasa. Marshel, kami kecewa."

Menanggapi tuduhan tersebut, Marshel akhirnya memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan video berdurasi dua menit, ia membantah bahwa dirinya merupakan buzzer berbayar pemerintah.

"Saya tetap jadi diri saya sendiri. Saya hanya menyampaikan apa yang menurut saya benar. Kalau itu dianggap membela pemerintah, ya terserah. Tapi saya tidak pernah dibayar atau diarahkan oleh siapa pun," ujar Marshel dalam klarifikasinya.

Meski demikian, polemik ini menimbulkan perdebatan lebih luas soal batas antara kebebasan berpendapat anggota dewan dan peran mereka dalam menjaga objektivitas di ruang publik.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Rina Kartika, menilai bahwa fenomena ini mencerminkan kaburnya batas antara fungsi legislatif dan strategi komunikasi politik di era digital.

"Ketika seorang anggota DPR terlalu sering tampil membela pemerintah tanpa kritik, apalagi di platform media sosial, publik wajar curiga. Karena seharusnya DPR punya fungsi kontrol, bukan jadi corong pemerintah," katanya.

Hingga saat ini, belum ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa Marshel secara resmi menjadi buzzer atau bagian dari tim komunikasi pemerintah. Namun, kasus ini menjadi peringatan bagi para politisi muda untuk lebih berhati-hati dalam membangun citra dan komunikasi publik.